Jakarta - Pemprov DKI melakukan penghematan di era kepemimpinan
Jokowi-Ahok. Dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan,
Pemprov DKI sudah melakukan penghematan minimal Rp 1 triliun.
"Diskon PU kita saving bisa Rp 500 miliar lebih tanpa mengurangi program. Dinas pendidikan juga hemat Rp 500 miliar," tutur Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/11/2012).
Rencananya, penghematan itu akan digunakan untuk kesejahteraan warga dan pengembangan Bank DKI. Uang tersebut dapat digunakan untuk membeli tanah dan menyuntik modal Bank DKI.
"Setoran modal di Bank DKI, bisa beli tanah lebih banyak, rencananya kita siapkan Rp 3 triliun untuk beli tanah, kawasan kumuh. Kita yang beli supaya yang tidak diusir," katanya.
Ahok menilai Dinas PU dan dinas Pendidikan sudah bagus melakukan pekerjaannya. Dinas PU terus menggenjot program normalisasi kali serta membenahi jalan raya.
"Kita pengennya tidak ada lubang jalan di 2013," tuturnya.
Untuk Dinas Pendidikan, sejumlah kebijakan dan program juga sudah dijalankan. Seperti menghapus pungli, kartu pintar, dan mengambil tindakan terhadap kepala sekolah MH Thamrin.
"Kepala sekolah MH Thamrin juga sudah diganti, mengatasi tidak ada lagi pungutan, kita tingkatkan sekolah swasta dikasih kartu pintar yang tidak mampu," jelasnya.
"Diskon PU kita saving bisa Rp 500 miliar lebih tanpa mengurangi program. Dinas pendidikan juga hemat Rp 500 miliar," tutur Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/11/2012).
Rencananya, penghematan itu akan digunakan untuk kesejahteraan warga dan pengembangan Bank DKI. Uang tersebut dapat digunakan untuk membeli tanah dan menyuntik modal Bank DKI.
"Setoran modal di Bank DKI, bisa beli tanah lebih banyak, rencananya kita siapkan Rp 3 triliun untuk beli tanah, kawasan kumuh. Kita yang beli supaya yang tidak diusir," katanya.
Ahok menilai Dinas PU dan dinas Pendidikan sudah bagus melakukan pekerjaannya. Dinas PU terus menggenjot program normalisasi kali serta membenahi jalan raya.
"Kita pengennya tidak ada lubang jalan di 2013," tuturnya.
Untuk Dinas Pendidikan, sejumlah kebijakan dan program juga sudah dijalankan. Seperti menghapus pungli, kartu pintar, dan mengambil tindakan terhadap kepala sekolah MH Thamrin.
"Kepala sekolah MH Thamrin juga sudah diganti, mengatasi tidak ada lagi pungutan, kita tingkatkan sekolah swasta dikasih kartu pintar yang tidak mampu," jelasnya.
No comments:
Post a Comment